Tuesday 20th April 2021

Kemendagri Cabut Perda Miras, Kado Genosida Generasi Bangsa Pakai Miras


Ilustrasi pesta miras/ wartapriangan.com


Inikah kado kebangkitan nasional versi rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Terimakasih. Setelah kalian hancurkan masyarakat bawah dengan impor dengan dalih ‘menjungkir balikkan’ harga, hutang yg seabrek dan tenaga kerja asing ilegal yg berjubel. Kini kalian lakukan genosida generasi bangsa dengan membiarkan minuman keras beredar sebebas-bebasnya. Sekali lagi terimakasih. Kalian memang hebat!

Inilah tulisan keprihatinan atas sikap rajatega manusia yang dinilai menghancurkn bangsa.

***

Bagai petir di terangnya siang…

Kemendagri Cabut perda miras

Jam 03.00 pagi waktu sini. Dan saya mendapatkan telpon dari sahabat di tanah air bahwa mulai hari ini (20/5) yg bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah melaui Kementerian Dalam Negeri mencabut Peraturan Daerah mengenai Peredaran Minuman Keras. Saya langsung terkaget. Termenung.

Rasanya tak percaya. Walau yg mengabarkan adalah sahabat yg juga mengabdi di Kementerian Dalam Negeri sebagai abdi negara. Saya melakukan cross check ke berbagai sahabat lain di tanah air. Termasuk ke beberapa media. Dan mereka mengiyakan. Selang beberapa jam kemudian saya menemukan ‘screenshoot’ dari surat kabar ini. Dan saya menggelengkan kepala.

Benak saya kemudian sibuk tak karuan. Terbayang betapa banyak korban akibat minuman keras di tanah aur tercinta, Indonesia. Mulai dari korban kecelakaan lalu lintas yg merenggut sekian banyak nyawa manusia tak bersalah, tindak perkosaan dan pembunuhan, sampai perang suku yg kerap terjadi di Papua. Hampir semuanya berawal dari minuman keras.

Betapa sia-sia apa yg dilakukan oleh para Kepala Daerah untuk menyelamatkan warga masyarakatnya dari dampak buruk minuman keras. Bahkan Papua, melalui Gubernur Lukas Enembe baru beberapa bulan saja memberlakukan aturan ini untuk menyelamatkan generasi emas warga Papua. Dan kini mentah kembali tak karuan kiranya.

Entah apa yg ada di balik benak pemerintah sekarang. Rasanya air mata sudah kering. Kegeraman sudah memuncak.

Inikah kado kebangkitan nasional versi rezim Joko Widodo dan Jusuf Kalla? Terimakasih. Setelah kalian hancurkan masyarakat bawah dengan impor dengan dalih ‘menjungkir balikkan’ harga, hutang yg seabrek dan tenaga kerja asing ilegal yg berjubel. Kini kalian lakukan genosida generasi bangsa dengan membiarkan minuman keras beredar sebebas-bebasnya. Sekali lagi terimakasih. Kalian memang hebat! Kurang jari jempol saya untuk kalian! Apakah mesti saya mengangkat jari tengah saja?

Astaghfirullahal’azhim. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wani’mal wakil ni’mal maula wa ni’man nashir…

#SelamatkanIndonesia
#LintasanPikiran

Via FB Azzam Mujahid Izzulhaq

***

Kemendagri Cabut Perda Miras Di Tengah Makin Banyak Korban Miras Berjatuhan

Pesta Miras0002

Ilustrasi

RMEDIA, JAKARTA–Munculnya kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan rekomendasi kepada daerah-daerah untuk menghapus perda-perda miras karena dianggap tumpang tindih dipertanyakan. Hal itu dianggap tidak berdasar dan mencerminkan tidak adanya sensitivitas pemerintah terhadap maraknya kejahatan akibat miras yang marak terjadi belakangan ini.

“Saya mau ingatkan, yang paling bahaya dari sebuah pemerintahan adalah jika dia sudah kehilangan sensitivitasnya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Ada aturan saya, miras masih jadi momok, apalagi kalau aturan mau dihapuskan. Saya enggak habis pikir, pemerintah ini maunya apa sih,” kata Ketua Gerakan Nasional Anti Miras (Genam) Fahira Idris, di Jakarta, Jumat (20/5).

Menurut Fahira, ini sudah kali kedua pemerintah mencoba-coba melonggarkan aturan mengenai miras. Pertama dengan merelaksasi Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) No. 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A yang sempat membuat gaduh dan kemudian dianulir.

Kedua, dengan merekomendasi pencabutan perda-perda miras yang saat ini mulai bergulir bisa membuat masyarakat lelah dan marah, kalau pemerintah terus test the water soal miras.  ”Janganlah dalih investasi dijadikan alasan untuk mencabut perda-perda miras. Presiden kan sudah sampaikan tidak masalah negara kehilangan triliunan rupiah karena pelarangan penjualan miras,” ujarnya.

Karena jika dibiarkan, lanjut dia, kerugian yang akan ditanggung negara ini lebih besar. Tetapi, Fahira heran kenapa instruksi presiden ini tak dihiraukan bawahannya. Lagi pula, pendapatan negara dari miras tidak signifikan. ”Yang signifikan itu kerusakannya,” ujar Fahira yang juga Wakil Ketua Komite III DPD RI ini.

Menurut Fahira, alasan perda miras tumpang tindih dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi juga tidak berdasar. Saat ini, lanjut Fahira, aturan Pemerintah Pusat soal Miras masih Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.[rep]*/www.rofiqmedia.com

***

Category: Nasional
No Response

Leave a reply "Kemendagri Cabut Perda Miras, Kado Genosida Generasi Bangsa Pakai Miras"


Top