Wednesday 23rd June 2021

Dana Penggusuran Kalijodo Bukan dari APBD, MUI Minta KPK Periksa Ahok


Demo penggusuran yang dilakukan Ahok (Ist)


Ketua MUI Tengku Zulkairnain meminta KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena diduga tidak menggunakan dana APBD saat menggusur Kalijodo.

“Dana Siluman? KPK wajib periksa AHOK dlm masalah dana ini,” kata Tengku Zulkarnain di akun Twitter-nya @UstadTengku.

Tengku Zulkairnain pun meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengusut penggunanan dana yang digunakan Ahok dalam menggusur Kalijodo. “DPRD wajib usut dana penggusuran KaliJodo karena tidak tercatat dalam APBN DKI 2016,” ungkapnya.

PT Agung Podomoro Land mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Uang sebesar itu, kata Ariesman yang menjadi tersangka penyuap kontribusi tambahan pulau reklamasi, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.

Ahok membantah kabar bahwa penertiban lokasi prostitusi Kalijodo di Jakarta Utara dibiayai PT Agung Podomoro Land.

Menurut Ahok, tak ada bantuan Podomoro dalam penertiban itu. Dalam pemeriksaan selama sembilan jam kemarin di KPK pun, kata Ahok, ia hanya ditanya seputar suap reklamasi itu untuk tiga tersangka. “Enggak ada soal itu,” katanya pada Rabu, (11/5).

Sumber: suaranasional.com/13/05/2016

***

Ahok tak Bisa Berkelit, Terbongkar Kongkalikong PENGUASA dengan PENGUSAHA (Podomoro)

 podomoro

Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi

PT Agung Podomoro Land mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, akhir Februari lalu. Menurut Direktur Utama Ariesman Widjaja perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Uang sebesar itu, kata Ariesman yang menjadi tersangka penyuap kontribusi tambahan pulau reklamasi, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian, dan tentara untuk menggusur wilayah yang bersisian dengan Kanal Banjir Barat tersebut.

Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dimuat dalam berita Koran Tempo edisi 11 Mei 2016. Penyidik menemukan memo permintaan Ahok itu di kantor Ariesman

dalam penggeledahan 1 April 2016.

Selain memo itu, penyidik dikabarkan menemukan perjanjian 12 proyek pemerintah yang dikerjakan Podomoro. Salah satunya membanagun rumah susun sewa sederhana Daan Mogot, Jakarta Barat. “Proyek-proyek itu merupakan kewajiban tambahan yang diminta pemerintah Jakarta atau Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,” kata Ariesman, tersangka suap reklamasi.

Menurut Ariesman, biaya proyek yang dikeluarkan Podomoro itu akan diganti pemerintah melalui pemotongan kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal, DPRD Jakarta batal mengesahkan peraturan tersebut setelah KPK menangkap Mohamad Sanusi, yang menerima suap dari Ariesman yang meminta kontribusi diturunkan dari 15 menjadi 5 persen.

***

Inilah fakta bahwa antara PT. Podomoro dengan Gubernur Ahok terdapat hubungan “mesra” (bahkan sampai muncul istilah Ahok “Gubernur Podomoro”) yang pada akhirnya menimbulkan kongkalikong antara Penguasa dengan Pengusaha guna memuluskan kepentingan masing-masing pihak.

Masih anggap Gubernur Ahok bersih?

Sumber: portalpiyungan.com

***

Category: Nasional
No Response

Leave a reply "Dana Penggusuran Kalijodo Bukan dari APBD, MUI Minta KPK Periksa Ahok"


Top